Indonesia

Seruan Menolak People Power dari Cirebon dan Majalengka

Liputan6.com, Cirebon – Seruan menolak people power semakin banyak terdengar di daerah. Penolakan serupa juga datang dari tokoh masyarakat di Pantura Jawa Barat.

Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengatakan, pesan ajakan damai semakin ramai di Cirebon. Dia mengaku selalu berkoordinasi dengan dinas, parpol maupun instansi di Kota Cirebon untuk menjaga kondusifitas.

“Saya jamin Cirebon tetap kondusif karena teman-teman forkopimda Kota Cirebon sudah bersama saling bahu membahu menjaga keamanan,” kata Eti Herawati, Jumat (17/5/2019).

Eti mengatakan, semangat menjaga kerukunan dan mempererat toleransi masih terjaga. Menurut dia, Cirebon berdiri karena pengaruh multi etnis.

Dia pun berharap tidak ada pengerahan massa lewat people power pada tanggal 22 Mei 2019 saat penghitungan KPU berlangsung.

“Dengan kebhinekaan yang ada kita junjung tinggi kebersamaan, mari bersama saling menghormati dan menghargai toleransi. Nenek moyang kita di Cirebon hidup dalam suasana multi etnis juga,” kata dia.

Dia meminta seluruh elemen masyarakat Kota Cirebon bahu membahu menjaga keamanan dan kondusifitas daerah. Dia memastikan tidak ada geliat apapun yang mengarah kepada gerakan people power pada 22 mei 2019 dari Kota Cirebon.

“Semua aman kondusif dan saya juga berharap semua media mengawal dengan baik pemberitaan yang sejuk,” kata Eti.

Penolakan di Majalengka

Ketua MUI Kabupaten Majalengka Anwar Sulaeman mengajak masyarakat untuk tidak ikut gerakan People Power 22 Mei 2019. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Penolakan terkait ajakan People Power pada 22 Mei 2019 juga datang dari tokoh agama di Kabupaten Majalengka. Ketua MUI Kabupaten Majalengka Anwar Sulaeman mengatakan tak ingin bangsa terpecah belah hanya karena kepentingan politik.

“Kita masyarakat disini sungguh sangat menolak bermacam politik untuk menggulingkan pemerintah,” kata dia.

Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh kepentingan politik belaka. Ajakan people power dianggap sangat bertentangan dengan demokrasi di Indonesia.

Dia juga berharap penolakan serupa dilakukan masyarakat daerah di Indonesia. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat meneruma hasil keputusan KPU pada 22 Mei 2019 mendatang dengan tertib dan fair.

Anwar juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Majalengka tidak terpengaruh oleh ajakan yang bertentangan dengan hukum. Jika tidak puas dengan hasil keputusan KPU pada Pilpres 2019, maka ada mekanisme hukumnya sesuai undang-undang.

“Marilah kita sabar dulu menunggu karena kita yakin KPU dan Bawaslu sudah bekerja dengan profesional dan menjalankan tupoksinya dengan jujur, adil, transparan dan demokratis,” ujar Anwar.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

Related Articles

Close