Indonesia

Top 3 News: Deretan Pakar di Tim Hukum Bentukan Wiranto, Apa Tugasnya?

Liputan6.com, Jakarta – Top 3 News, Tim Asistensi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mulai bekerja. Tugas mereka menganalisis berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, untuk selanjutnya melaporkan kepada pemerintah.

Siapa sajakah mereka? Mereka adalah para pakar hukum, akademisi dan aparat pemerintah yang totalnya berjumlah 24 orang. Tim bentukan Wiranto ini nantinya juga menilai ucapan-ucapan di publik yang dianggap meresahkan usai Pemilu 2019. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menepis omongan Kivlan Zen yang mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ingin Prabowo Subianto menang jadi presiden.

Tudingan Kivlan juga dianggap berlebihnan oleh Kepala Divisi Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean. Menurutnya, selama ini SBY selalu berjuang keras memenangkan Prabowo. Justru Prabowo yang tidak menjalankan arahan SBY.

“Justru Pak Prabowo lebih banyak hal-hal yang banyak merugikan dirinya termasuk terakhir pak Prabowo menyerang Pak SBY ya itu tidak baik,” ungkap Ferdinand.

Dia pun memandang bahwa Kivlan terkesan mencari-cari musuh baru. 

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Jumat, 10 Mei 2019:

1. Sudah Mulai Bekerja, Ini Daftar 24 Anggota Tim Hukum Bentukan Wiranto

Menkopolhukam Wiranto bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan KSP Moeldoko memberi keterangan usai rapat koordinasi tentang keamanan pasca-pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (24/4). Wiranto menjelaskan Sejumlah isu seperti hoaks dan tuduhan yang berakibat pada delegitimasi KPU. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum. Mereka ditugaskan untuk memberi masukan pada pemerintah, terkait berbagai kasus pelanggaran ‎hukum.

“Kita kumpulkan untuk bantu menelaah, menilai sekaligus mengevaluasi apakah aksi yang meresahkan masyarakat itu masuk kategori yang mana, pasalnya apa, lalu mau diapakan,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka, Kamis, 9 Mei 2019.

Lebih lanjut Wiranto juga mengatakan, tim ini juga akan menilai ucapan-ucapan di publik yang dianggap meresahkan usai Pemilu 2019 ini. Karena jangan sampai ada orang semena-mena terhadap ucapannya.

 

Selengkapnya…

2. Respons Demokrat soal SBY Disebut Tak Ingin Prabowo Jadi Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan keterangan usai rapat pleno tertutup di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (6/3). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menepis omongan Kivlan Zen bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ingin Prabowo Subianto menang jadi presiden. Dia menegaskan bahwa Demokrat ingin Prabowo sukses memenangkan Pilpres 2019.

“Statemen itu salah. Kami Demokrat dan SBY mendukung penuh dan tentunya inginkan Prabowo sukses jadi presiden,” kata Syarief, Kamis (9/5/2019).

Kivlan menegaskan, bahwa orang luar tak perlu meragukan Demokrat dalam Koalisi Adil Makmur. Dia menyebut, tuduhan jenderal bintang dua itu terhadap SBY salah.

 

Selengkapnya…

3. KPK Minta BUMN Hati-Hati Terima Investasi dari China

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan untuk membebaskan Sudarman (SDM) di kasus pemalsuan surat. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tak sembarangan menerima investasi dari China.

Menurut Syarif, investor asal China tak sungkan memberi suap agar mendapatkan sebuah proyek. Hal tersebut disampaikan Syarif dalam acara seminar bertajuk ‘Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Terpercaya’ di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Syarif mengatakan hal tersebut bukan tanpa data. Menurut Syarif, berdasarkan data di tahun 2018 soal negara-negara yang mudah memberi suap, Tiongkok menempati posisi pertama. Sedangkan, Indonesia ada di posisi keenam.

 

Selengkapnya…

 

 

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Related Articles

Close